Lebak, AktualindonesiaNews.com – Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran etika yang menyeret seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lebak.
Desakan tersebut disampaikan pada Senin (9/11/2026), menyusul beredarnya informasi dan dokumentasi percakapan yang diduga berkaitan dengan hubungan pribadi Kepala SPPG tersebut dengan pihak lain.
Informasi yang beredar itu dinilai perlu mendapat perhatian serius dari BGN, terutama menyangkut integritas, tanggung jawab, serta keteladanan seseorang yang diberi amanah untuk menjalankan program strategis pemerintah.
Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menegaskan, setiap orang yang dipercaya mengemban tanggung jawab dalam program negara harus mampu menjaga standar etika, moral, dan profesionalisme.
Menurut mereka, jabatan Kepala SPPG bukan sekadar posisi administratif. Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya program pemerintah, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Soroti Regulasi dan Komitmen Integritas BGN
Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menyebut tuntutan pemeriksaan tersebut bukan tanpa alasan. Mereka merujuk sejumlah regulasi yang berkaitan dengan tata kelola, pengawasan, serta penegakan disiplin dalam penyelenggaraan Program MBG.
Pertama, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan program, termasuk pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
Kedua, Keputusan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pengawasan Program MBG yang menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan pengawasan.
Ketiga, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional, serta Peraturan BGN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di Lingkungan BGN.
Selain itu, Aliansi turut menyoroti Keputusan Kepala BGN Nomor 63428 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Gizi Nasional, yang keberlakuannya perlu dipastikan melalui konfirmasi resmi kepada institusi terkait.
Mereka juga mengingatkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari landasan pertanggungjawaban aparatur sesuai status kepegawaiannya.
Tak hanya itu, Aliansi menyinggung komitmen BGN melalui Siaran Pers Nomor SIPERS-242/BGN/07/2026 tertanggal 27 Juli 2026 yang menyatakan penerapan prinsip zero tolerance atau tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran internal maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.
Dalam siaran pers tersebut, BGN menyampaikan bahwa penanganan pelanggaran disiplin dan kasus pelanggaran berat yang melibatkan ASN maupun PPPK telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program.
Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu meminta BGN membuktikan konsistensi komitmen tersebut. Mereka berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penegakan aturan, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan pejabat pelaksana SPPG di Kabupaten Lebak.
Sampaikan Lima Tuntutan kepada BGN
Sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pemerintah, Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menyampaikan lima tuntutan kepada Badan Gizi Nasional.
Pertama, mendesak BGN segera melakukan pemeriksaan dan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran etika yang melibatkan Kepala SPPG di Kabupaten Lebak.
Kedua, meminta Inspektorat Utama BGN bersama unit yang membidangi kepegawaian melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, profesional, dan sesuai mekanisme hukum maupun ketentuan disiplin yang berlaku.
Ketiga, meminta BGN mengevaluasi integritas, rekam jejak, serta kelayakan jabatan Kepala SPPG yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Keempat, mendesak BGN mengambil tindakan tegas, termasuk pencopotan dari jabatan Kepala SPPG apabila dugaan pelanggaran terbukti dan memenuhi dasar hukum untuk dijatuhkan sanksi tersebut.
Kelima, meminta BGN memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran pelaksana Program MBG agar senantiasa menjunjung tinggi etika, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Jangan Sampai Kepercayaan Masyarakat Tergerus
Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bertujuan menghakimi kehidupan pribadi seseorang tanpa proses pembuktian.
Namun, ketika muncul dugaan perilaku yang dinilai berpotensi berkaitan dengan standar etik dan kedisiplinan pejabat pelaksana program negara, institusi yang berwenang dinilai harus hadir untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Terlebih, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, integritas setiap orang yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaannya harus menjadi perhatian serius.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta BGN menjatuhkan hukuman tanpa melalui proses pemeriksaan.
“Jangan sampai masyarakat diminta menjaga kepercayaan terhadap program negara, sementara persoalan integritas pejabat yang menjalankannya justru tidak mendapatkan perhatian. Kami tidak meminta BGN menjatuhkan hukuman tanpa pemeriksaan. Kami meminta BGN membuktikan bahwa aturan dan komitmen penegakan disiplin benar-benar berlaku bagi seluruh jajaran tanpa tebang pilih,” tegas Nur Alamsyah Ketua Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan. Mereka juga meminta BGN memberikan tindak lanjut resmi atas laporan dan tuntutan yang disampaikan.
Menurut Aliansi, langkah pemeriksaan yang objektif dan transparan penting dilakukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Reporter: Apip Rohman