LEBAK, AktualindonesiaNews.com — Kegiatan festival yang menggunakan anggaran publik semestinya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila pelaksanaannya justru menimbulkan dugaan penggelembungan anggaran dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat, maka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran harus dipertanyakan secara serius.
Ria Tunggal Pamungkas, Pengurus Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Rangkasbitung, mengecam keras dugaan penggelembungan anggaran untuk kegiatan festival yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Kabupaten Lebak.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan festival sekadar agenda seremonial yang menghabiskan anggaran tanpa indikator keberhasilan yang jelas. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dampak yang dihasilkan.
“Kami mengecam keras apabila benar terdapat penggelembungan anggaran dalam kegiatan festival yang tidak sebanding dengan manfaatnya bagi masyarakat. Uang rakyat bukan untuk dihabiskan demi kemeriahan sesaat, melainkan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak,” tegas Ria Tunggal Pamungkas, kepada awak media, Rabu (21/10/2026).
Ia menilai, penyelenggaraan festival seharusnya mampu memberikan ruang bagi pelaku UMKM, seniman lokal, komunitas budaya, serta masyarakat untuk terlibat langsung dalam perputaran ekonomi daerah. Apabila kegiatan tersebut hanya berorientasi pada kemeriahan acara, sementara manfaat ekonominya tidak terukur dan masyarakat tidak merasakan dampak yang berarti, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh.
KUMALA juga menegaskan bahwa kritik terhadap penggunaan anggaran bukanlah bentuk penolakan terhadap kegiatan kebudayaan maupun promosi daerah. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar setiap program pemerintah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, prinsip efisiensi, serta kepentingan publik.
Atas persoalan ini, KUMALA Perwakilan Rangkasbitung mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak dan instansi terkait untuk:
1. Membuka transparansi anggaran festival, termasuk pagu anggaran, rincian belanja, proses pengadaan, kontrak penyedia, serta laporan realisasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan, dengan mengukur dampak festival terhadap UMKM, pelaku seni dan budaya, pendapatan masyarakat, serta perekonomian lokal.
3. Mendorong pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang berwenang apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran harga, ketidaksesuaian realisasi, atau potensi kerugian keuangan daerah.
4. Memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, tanpa mengabaikan kegiatan kebudayaan yang memang dibutuhkan dan dikelola secara akuntabel.
Ria menegaskan bahwa pemerintah harus berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakan anggaran kepada masyarakat. Transparansi tidak cukup hanya melalui laporan administratif, tetapi juga harus tercermin dalam manfaat yang benar-benar dirasakan oleh warga.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton kemeriahan festival, sementara mereka tidak memperoleh manfaat yang sepadan dari anggaran yang dikeluarkan. Jika ada indikasi penyimpangan, buka datanya dan periksa secara objektif. Jangan biarkan anggaran publik kehilangan arah dari tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
KUMALA Perwakilan Rangkasbitung menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif guna memastikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Reporter: Apip Rohman
Sumber: Ria Tunggal Pamungkas Pengurus KUMALA Perwakilan Rangkasbitung