Lebak – Aliansi Lebak Selatan, yang terdiri dari organisasi masyarakat, aktivis, dan media di wilayah selatan Banten, menyatakan sikap tegas terkait polemik manajemen RSUD Malingping. Aliansi berencana melayangkan surat permohonan audiensi, yang juga ditembuskan langsung kepada Komisi V DPRD Provinsi Banten bidang kesehatan.
“Kami melihat ada ketidakharmonisan dalam tata kelola manajemen yang berdampak langsung pada hak pekerja dan pelayanan publik. Audiensi ini adalah upaya kami untuk menuntut transparansi,” ujar Agus Rusmana.
Desakan ini muncul menyusul berbagai persoalan krusial yang dianggap tak kunjung usai di bawah kepemimpinan saat ini. Beberapa pasilitas penting seperti air kran di ruang rawat inap sering mati, tangga lift tidak berfungsi, dan pendingin ruangan (AC) tidak stabil.
“Kata ‘Plt’ (Pelaksana Tugas) seharusnya tidak menjadi alasan atas stagnasi pelayanan dan carut-marutnya manajemen internal,” ungkap Agus. Ia menambahkan, “Kami melihat kepemimpinan saat ini gagal memberikan rasa aman bagi pekerja dan kepastian layanan bagi masyarakat. Jika tidak mampu berbenah, lebih baik mundur daripada menghambat kemajuan RSUD milik Pemprov Banten ini.”
Senada diungkapkan Ketua Aliansi Lebak Selatan, Robi Teguh Pebrianto. Menurutnya, kepemimpinan saat ini dianggap lambat merespons banyaknya persoalan yang tak kunjung diperbaiki di internal RSUD. “Terkait pemberitaan yang menuai polemik, saya nilai Plt Direktur RSUD Malingping slow respon dan kini tidak lebih baik dari Plt sebelumnya,” ungkap Robi.
Ia juga meminta agar perbaikan manajemen segera dilakukan agar tidak berdampak pada pelayanan. “Kami mohon segera dilakukan perbaikan agar rasa tidak percaya masyarakat terhadap pelayanan RSUD Malingping tidak semakin meluas,” ucapnya. Robi menegaskan bahwa surat audiensi akan dilayangkan dalam waktu dekat. (Hn)